Komisi VI DPR dalam Kunjungan Kerjanya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyoroti realisasi pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dan rencana serta program yang akan dilakukan Pemerintah, terutama yang berkaitan dengan bidang tugas serta lingkup Komisi VI yaitu perindustrian, perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), serta BUMN, dan Investasi.

"Kunker ini untuk melaksanakan salah satu fungsi DPR, yaitu fungsi pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah," Kata Wakil Ketua Komisi VI Dodi Reza Alex Noerdin Lic Econ, saat tiba di Bandar Udara Adisutjipto, Yogyakarta, Senin (28/3/2016).

Dodi menjelaskan Kunker ini guna mendapatkan gambaran dan penjelasan yang berhubungan dengan, antara lain masalah pengelolaan serta pengawasan anggaran yang dialokasikan bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi DIY seperti  masalah bidang investasi, industri, perdagangan, dan BUMN baik yang berkaitan dengan pertumbuhan maupun kendala-kendala yang dihadapi, masalah Industri atau UKM termasuk Koperasi yang berkaitan dengan pertumbuhan, pembinaan maupun alokasi anggaran yang diberikan.

Penggalian potensi daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah pun tak akan luput dari perhatian Komisi VI, serta kontribusi BUMN dalam pembangunan dan pengurangan pengangguran serta kemiskinan di Provinsi DI Yogyakarta.

"Kunjungan Kerja Komisi VI juga diharapkan dapat memperoleh masukan tentang berbagai masalah yang dihadapi oleh Perintah Daerah DIY," tandas Dodi Reza.

Menurutnya, Komisi ingin mengetahui peta permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi DIY, yang telah menghambat pertumbuhan perekonomian daerah, serta dukungan apa yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Anggota DPR yang mengikuti kunker ini adalah Darmadi Durianto, Irmadi Lubis, Adisatrya Suryo Sulisto, Vanda Sarundajang (F-PDIP), Gde Sumarjaya Linggih, Eka Sastra (F-PG), Bambang Haryo Soekartono, Fadlullah (F-Gerindra), Sartono Hutomo, Ambar Tjahyono (F-PD), Primus Yustisio (F-PAN), Nasim Khan, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz (F-PKB), Tifatul Sembiring (F-PKS), dan Nyat Kadir (F-Nasdem).

Dalam kunjungan ini juga akan dibahas terkait rencana Pemerintah Provinsi DIY bersama Perintah Kabupaten Kulonprogo untuk membangun proyek bandar udara baru di Kulonprogo. Proyek ini sebagai pengganti Bandata Adisudjipto, yang melibatkan banyak pihak seperti PT. Angkasa Pura I, PT. KAI, juga Dinas Pekerjaan Umum, permukiman, dan Energi Sumber Daya Mineral.

"Bagaimana progres perkembangan dari proyek pembangunan Bandara baru, koordinasi yang dilakukan pemerintah Provinsi DIY, Pemda Kabupaten Kulonprogo dengan instansi terkait, serta terkait masalah pembebasan lahan, kendala apa yang dihadapi dan bagaimana upaya yang diambil untuk mengatasi masalah tersebut," ungkapnya. (as), foto : agung.s/hr.